“Keberadaan jalan khusus bagi penyandang disabilitas yang ada di Kantor Desa Lendang Nangka Utara merupakan salah satu komitmen pemerintah desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat kami penyandang disabilitas”, Jumawal Kepala Desa Lendang Nangka Utara dalam mengawali sambutannya pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok konstituen di Desa Lendang Nangka Utara pada 25 Agustus 2022 yang lalu.
Untuk itu,beliau sangat mengapresiasi Desa Lendang Nangka Utara sebagai salah satu desa yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Program INKLUSI. Harapannya adalah Program INKLUSI yang dilaksanakan oleh Lombok Research Center (LRC) di desanya akan terkolaborasi dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah desa. Terlebih sebagai desa baru hasil pemekaran, tentunya tantangan pembangunan yang beragam dan terus berkembang akan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menangani tantangan pembangunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kolaborasi dengan stakeholders pembangunan lainnya.
Adanya kolaborasi dengan Lombok Research Center (LRC) melalui Program INKLUSI ini maka, sudah saatnya Desa Lendang Nangka Utara menjadi Desa Inklusif yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa harus ada masyarakat yang merasa tertinggal dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Kelompok Konstituen adalah salah satu organisasi komunitas yang dibentuk dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI”, ungkap Baiq Titis Yulianty dari Lombok Research Center sebagai Koordinator Program pada saat sesi perkenalan Program INKLUSI. Harapannya adalah dengan hadirnya kelompok konstituen ini akan mampu menghimpun berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah komunitas, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak layanan dasar serta layanan perlindungan sosial.
Dalam kesempatan yang sama Baiq Titis Yulianty juga menyampaikan bahwa program ini merupakan program yang cukup lama, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Untuk yang pertama yaitu pembentukan kelompok konstituen sebagai ujung tombak program nantinya di tingkat Desa. Dan kelompok konstituen ini akan menjadi penyambung harapan masyarakat rentan nantinya ke setiap level pemerintahan.
Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk “mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.
INKLUSI mendukung agenda RPJMN untuk “meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia”, dan secara spesifik mendukung kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta arah kebijakan Inklusi Sosial yang tertuang dalam RPJMN. INKLUSI juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan seruan “Tidak ada satu pun yang tertinggal” dalam pembangunan, dan pada saat yang sama menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan serta potensi ancaman terhadap ruang masyarakat sipil.
Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) melanjutkan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang membangun lebih lanjut kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dukungan ini termasuk pengalaman, pembelajaran, dan replikasi dalam pembangunan berbasis masyarakat, penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif – melalui program yang baru berakhir, yaitu MAMPU dan Peduli. INKLUSI juga membangun lebih lanjut kerja-kerja OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan, yang telah berjalan puluhan tahun untuk memajukan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). (*HR)
